Berminat pasang iklan di sini? Oke. Klik di sini sekarang!

Hukum Menggunakan Kartu Identitas

Oleh Anas Ibn Ali An Nasywan

Pertanyaan:
Persoalan tentang vonis kafir terhadap orang yang menggunakan surat-surat keterangan identitas seperti surat kewarganegaraan dan paspor, kecuali mukrah (dipaksa/terpaksa), seperti para mujahidin yang pergi untuk berjihad dan manath (sebab) jatuhnya vonis kafir adalah karena ia rida dengan negara yang berhukum dengan hukum kafir dan ia membawa surat-surat yang merupakan slogan-slogan negara tagut.

Jawaban:
Yang saya lihat bahwa sebab jatuhnya vonis kafir yang disebutkan tadi kepada pengguna surat-surat keterangan identitas adalah menjatuhkan vonis kafir dengan lazim (pengharusan yang ditebak-tebak) dan ini vonis yang tidak disiplin/terkendali karena kebanyakan orang yang menggunakan surat-surat ini ia tidak mengakui negara yang membuat surat-surat ini, bahkan ia mengufuri negara ini dan mengingkari slogan-slogannya. Akan tetapi manath (sebab) yang berpengaruh adalah ketentuan yang ditetapkan oleh negara yang memberikan surat-surat ini terhadap orang yang memintanya, maka jika syarat yang diberikan kepada mereka menyebabkan jatuh kepada kekafiran seperti diharuskan untuk berloyalitas dan menolong negara yang  memberikan surat-surat ini dan tunduk di bawah hukumnya, maka hal ini adalah kekafiran. Wal 'iyadzu billah.

Sungguh Fadhilatusy Syaikh 'Ali Al Khudhair fakallahu asrah pernah ditanya tentang hukum berkewarganegaraan dengan warga negara orang-orang kafir. Maka beliau menjawab,
“Hal ini hukumnya tidak mutlak begitu saja, tetapi ia memiliki beberapa bentuk dan setiap bentuk memiliki hukum:

1. Jika ia mengambil kewarganegaraan karena cinta kepada mereka dan agamanya atau karena untuk membantu dan berloyalitas kepada mereka, maka seperti ini adalah kufur akbar.

2. Ia membenci mereka dalam hatinya dan ia mengambil kewarganegaraan karena darurat (kebutuhan), maka hal ini sebagian ahli ilmu kontemporer membolehkannya dan ini adalah pendapat yang marjuh (kurang kuat), hukum ini berlaku jika ia mengambil kewarganegaraan, adapun jika negara kafir itu adalah negaranya, maka hukumnya beda lagi.

3. Ia mengambil kewarganegaraan dengan pilihannya sendiri karena alasan dunia dan ia mengetahui makna dari tajannus (berkewarganegaraan) dan bahwa mengambil kewarganegaraan ini memiliki keharusan-keharusan yang sifatnya kekafiran, maka orang ini kafir karena ia berloyalitas dan memberikan pertolongan kepada mereka.

4. Ia mengambilnya dengan pilihannya sendiri karena dunia, akan tetapi ia tidak tahu hakikat dari tajannus (berkewarganegaraan) dan ia tidak melazimi/menaati hukum-hukumnya, maka yang seperti ini adalah diharamkan, ia tidak dikafirkan, dan ia diberi udzur karena jahlul hal.

5. Ia mengambilnya karena ikrah (dipaksa) maka ini diperbolehkan dan berbeda hukumnya antara ikrah dan darurat.

Setiap pembagian di atas adalah jika tidak disertai sumpah setia kepada negara yang memberikan kewarganegaraan. Adapun jika disertai sumpah setia kepada negara atas dasar
pilihannya sendiri, maka ini adalah kufur akbar.”
(Mu'tashar Syarhu Kitabit Tauhid)

Apabila surat-surat pemerintahan ini tidak ada penyebab kekafirannya dan itu murni surat-surat identitas yang diambil untuk dijadikan dokumen dan murni ketertiban administrasi, maka itu bukan kekafiran. Wallahu Ta'ala a'lam.

Sumber: Abu Malik At-Tamimi, Pertanyaan dari Nigeria, (Penyebar Berita: 1441 H), hlm. 19-22.

Penulis: Anas Ibn ‘Ali An Nasywan
Penerjemah: Hubbut Tauhid
Editor: Muhammad Ibn Yusuf Al 'Umari